PRAPERADILAN DAN ANEKA PEROSALANNYA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Telah kita maklumi, bahwa pada saat berdirinya Negara hukum RI, hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia waktu itu adalah hukum acara warisan Pemerintah kolonial Belanda, lazim disebut "Het Herziene In-landsch Reglement atau HIR (Staatsblad tahun 1941 Nomor:44) .

Namun seiring perkembangan zaman maka dalam praktek dirasakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR itu kurang menghargai hak-hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka dalam kasus pidana, lalu kemudian atas inisiatip Pemerintah dan DPR(waktu-itu) diambil langkah melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR dan menggantinya dengan Undang-Undang hukum acara pidana yang baru yang ketentuannya lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, tersangka atau terdakwa.

Maka lahirlah Undang-Undang hukum acara pidana yang baru dan mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Keberadaan KUHAP pada hakekatnya bertujuan untuk:

1.      Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil ialah kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

2.      Mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan hukuman/ pidana terhadapnya apabila benar terbukti bersalah.

3.      Menjaga agar mereka yang tidak bersalah tidak dijatuhi hukuman/pidana walaupun orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak-pidana atau perbuatan pidana.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam KUHAP dicantumkan sejumlah peraturan yang mampu menjaga batas atau rambu-rambu antara pelaksanaan "upaya paksa" yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledah¬an baik barang maupun orang/badan, pembukaan surat-surat dll, dengan "hak asasi manusia/tersangka", yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehingga dapat mencerminkan bahwa KUHAP adalah masih dalam ruang lingkup suatu negara hukum.

Untuk menjamin agar KUHAP dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan, maka dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama PRAPERADILAN. Praperadilan memberi wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan penggunaan "upaya paksa" seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dll, yang dilakukan oleh Penyidik dan atau Penuntut umum.

Masyarakat  awam hukum khususnya tersangka kasus pidana, belum tentu-sudah mengetahui adanya lembaga hukum baru seiring berlakunya KUHAP yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasinya sebagai manusia/tersangka dari tindakan "upaya paksa" yang lazim dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut umum berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dll,

Kondisi yang demikian mendorong Penulis untuk menyajikan sebuah makalah yang berjudul: "PRAPERADILAN DAN ANEKA PERSOALANNYA", sehingga kelak diharapkan harus berani angkat bicara berdasarkan hukum demi mempertahankan hak-hak asasinya sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat melalui lembaga praperadilan yang sesungguhnya telah diatur dalam KUHAP sejak kelahirannya pada tanggal 31 Desember 1981 yang silam.

B.     Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah makalah ini adalah :

1.      Pengadilan manakah yang berwenang atas permasalahan praperadilan ?

2.      Apa sajakah yang menjadi ruang lingkup praperadilan ?

3.      Bagaimanakah putusan hakim dalam acara praperadilan ? 

BAB II

PEMBAHASAN

A.   Hukum Acara Pidana

               Menurut Teori, Hukum Acara Pidana mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi. Hukum acara pidana merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini oleh kekuasan kehakiman, untuk melaksanakan hukum pidana. Dengan lain perkataan, fungsi hukum acara pidana menyangkut penetapan Hakim tentang apakah telah terjadi suatu tindak pidana, apakah seseorang tertentu dapat dipersalahkan telah melakukannya, dan tentang penjatuhan hukuman tertentu, dan juga peraturan-peraturan tentang pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan..

               Hukum acara pidana menjadi sangat penting karena apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti yang terdapat dalam KUHAP, akan berakibat fatal bahkan mungkin juga mengakibatkan lolosnya pelaku tindak pidana dan jerat hukum, atau bahkan mungkin melahirkan gugatan hukum yang diarahkan kepada badan-badan penegak hukum.

B.   Pengetian Praperadilan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Berkaitan dengan praperadilan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 butir 10 dan Bab X, bagian kesatu dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan Pasal 95 sampai dengan Pasal 97ayat (3) KUHAP.

Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03, tahun 1982 dinyatakan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Menurut pasal 1 huruf 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini, tentang :

1.      Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya

2.      Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan.

3.      Permintaan ganti kerugian atau rehabiltasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

a.       Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 22 KUHAP).

b.      Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 23 KUHAP).

Dengan demikian, persoalan praperadilan telah menjadi wewenang Pengadilan Negeri seperti kewenangan yang lainnya dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata.

C.    Dasar Hukum

Dasar hukum praperadilan adalah pasal 77- 83 KUHAP. Yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a.       Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b.      Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78

(1)   Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

(2)   Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabiitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pasal 82

(1)   Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

a.       dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;

b.      dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;

c.       perneriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

d.      dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

e.       putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

(2)   Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

(3)   Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

a.       dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

b.      dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

c.       dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

d.      dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

(4)   Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Pasal 83

(1)   Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidal dapat dimintakan banding.

(2)   Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

D.    Ruang Lingkup

Selanjutnya menurut KUHAP yang termasuk dan menjadi lingkup praperadilan meliputi perkara :

1.      Sah atau tidaknya penangkapan.

2.      Sah atau tidaknya penahanan.

3.      Sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

4.      Sah atau tidaknya penghentian penuntutan.

5.      Ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan.

6.      Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan.

7.      Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan.

8.      Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan.

Adapun alasan-alasan sahnya untuk penghentian penyidikan dapat disebutkan antara lain :

1.      Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan dan tidak tercapai.

2.      Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut.

3.      Penyidikan dihentikan demi hukum karena berdasarkan undang-undang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya dalam hal ini antara lain tersangka meninggal dunia, terdakwa sakit jiwa, peristiwa tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, peristiwa hukum tersebut telah kadaluasa.

Sedangkan berkaitan dengan subjek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal.

Yang berhak mengajukan upaya pra peradilan untuk memeriksa sah tidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian, dna permintaan rehabilitasi adalah :

1.      Tersangka atau

2.      Keluarga tersnagka atau

3.      Ahli waris tersangka atau

4.      Kuasa hukum tersangka atau

5.      Pihak ketiga yang berkepentingan

Yang berhak mengajukan upaya gugatan pra peradilan untuk sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah

1.      Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan

Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah

a.       Saksi korban tindak pidana atau

b.      Pelapor atau

c.       Organisasi non pemerintah (ornop/lsm), ini dimaksudkan untuk memberi hak kepada kepentingan umum terkait tindak pidana korupsi, lingkungan, dll. Untuk itu sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili ornop.

2.      Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan.

               Saat proses pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh Panitera. Pemeriksaan perkara praperadilan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

E.     Tata Cara Permohonan

Tata cara permohonan praperadilan yaitu :

1. Permohonan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan surat permohonan yang menyebut alas an-alasannya.
2. dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditujukan menetapkan hari sidang.

a.       Pasal 83 ayat 2 huruf D KUHAP :

Dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.

b.      Pasal 83 KUHAP

Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, penyidik atau penuntut umum dapat meminta putusan ahkir tahun kepada ketua pengadilan negeri.

F.     Persoalan Prapidana

Persoalan praperadilan telah menjadi bagian dari tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Hanya saja yang perlu diperhatikan, bahwa macam proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir.

Jika demikian, putusan praperadilan walaupun yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding. Putusan akhir mengenai hal tersebut ada pada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, apapun yang diputus oleh praperadilan adalah yang khas, spesifik, dan mempunyai karakter sendiri, sebab disini hakim hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakan hukum, keadilan dan kebenaran.

 
               Sifat dan atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seseorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main.

G.    Putusan Hakim dalam Acara Praperadilan

Saat proses pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh Panitera. Pemeriksaan perkara praperadilan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara tertentu membutuhkan pertimbangan  dan pemikiran yang matang. Pada prakteknya, suasana psikologis hakim bisa berpengaruh. Disparitas pemidanaan berkaitan dengan kepribadian, nilai dan sikap hakim. Yang berpengaruh antara lain kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja. Sayang, referensi yang mengaitkan kondisi psikologis hakim dengan putusannya masih sedikit

Isi putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan, selain tentang sah atau tidaknya penangkapan (Pasal 79 KUHAP), sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 80 KUHAP) atau permintaan ganti rugi akibat kesalahan penerapan hukum (Pasal 81 KUHAP), putusan hakim juga memuat hakim juga hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang dibutuhkan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi.
4. Dalam hal putusan menetapkan, bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

              Terhadap putusan praperadilan dalam hal sah tidaknya penangkapan atau penahan (Pasal 79 KUHAP), sah atau tidaknya penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi (Pasal 81 KUHAP), tidak dapat dimintakan banding terkecuali untuk putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

H.    CONTOH KASUS

(Praperadilan Al-Amin)

Hakim berpendapat tertangkap tangan adalah kondisi istimewa sehingga tidak diperlukan adanya surat perintah penangkapan.

Upaya Tim Pembela Al-Amin Nur Nasution mempersoalkan prosedur penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui jalur praperadilan berakhir sudah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (27/5), menyatakan penangkapan yang terjadi pada dini hari 9 April 2008 adalah sah secara prosedur hukum yang berlaku.

Hakim tunggal Artha Theresia Silalahi menyatakan KPK sudah memenuhi sejumlah persyaratan tertangkap tangan sesuai Pasal 1 angka 19 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur yang dipenuhi antara lain, penangkapan dilakukan segera setelah peristiwa tindak pidana dilakukan, dan ditemukannya barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Artha menuturkan, Undang-undang tidak menjabarkan berapa rentang waktu yang dimaksud dalam kalimat “dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan”. Oleh karena tidak ditentukan, maka mendasarkan fakta yang dibeberkan di pengadilan, maka penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan itu dapat diterima oleh pengadilan. Meski petugas KPK tidak mengantongi Surat Perintah Penangkapan, Artha berpendapat, dalam kondisi tertangkap tangan maka tidak diperlukan lagi surat tersebut.

Tertangkap tangan, jelas Artha, adalah suatu kondisi istimewa sehingga petugas tidak perlu membekali diri dengan surat perintah penangkapan. Pertimbangan ini mengacu pada Pasal 18 ayat (2) KUHAP. Ayat itu menyebutkan, “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.”

Artha justru menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Amin kurang tepat. Sebab, bukti-bukti itu sudah memasuki materi dalam pemeriksaan pokok perkara. Sebaliknya, bukti-bukti dari KPK berupa 23 bukti surat mulai dari perintah penyelidikan, berita acara penangkapan, berita acara penyitaan, berita acara pengembalian barang bukti hingga surat tanda penerimaan barang bukti, dianggap Artha relevan untuk membuktikan sah tidaknya proses penangkapan.

Selama pembacaan putusan, Anggota Tim Pembela Al-Amin, Sirra Prayuna, justru mengumbar senyum. “Ada yang tidak dipertimbangkan hakim,” ujarnya kemudian, seusai sidang. Ia menilai, hakim tidak mencoba untuk menggali lebih jauh kesesuaian antara Berita Acara Penyitaan—yang dijadikan bukti oleh KPK—dengan kesaksian penyidik KPK Edgar Diponegoro. Padahal kesaksian Edgar di persidangan, menurut Sirra mengandung kejanggalan.  

"Dalam kesaksian, Edgar mengaku menemukan uang pecahan 100 ribu, tapi dalam berita acara penyitaan tertulis pecahan 50 ribu. Itu sama sekali tidak diperhatikan oleh hakim," ujarnya. Yang dimaksud Sirra adalah uang yang ditemukan dalam amplop putih di saku jas yang tergeletak di bagasi mobil Amin.

Eksepsi KPK ditolak

Dalam hal penafsiran Pasal 63 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, hakim tidak sepakat dengan dalil Jaksa KPK yang bersikukuh bahwa praperadilan atas perkara yang penuntutannya diajukan oleh KPK harus dilayangkan ke Pengadilan Tipikor. Mencermati Pasal 63 ayat (1) dan (3), Artha menilai bahwa yang harus diajukan ke Pengadilan Tipikor hanyalah gugatan rehabilitasi dan kompensasi.

Selajutnya, berdasarkan Pasal 63 ayat (2), Artha ternyata tidak menemukan ketentuan yang mengatur secara jelas ke pengadilan mana permohonan praperadilan harus dilayangkan. Oleh karena kurang terangnya aturan lex specialis, maka ketentuan yang berlaku menurut Artha adalah hukum acara sesuai dengan ketentuan  lex generalis, yakni KUHAP.

Pasal 63 ayat (2) UU KPK

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Lebih lanjut, Artha menengok pada Pasal 77-78 KUHAP. Berpijak pada pasal itu, Artha berpendapat PN Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara praperadilan yang diajukan Amin. Pasal itu menentukan PN berwenang memeriksa perkara praperadilan sepanjang masih dalam wilayah hukum pemohon.

Artha juga menuturkan, praperadilan merupakan suatu mekanisme kontrol horizontal untuk menghindari aparat mengabaikan prosedur formal dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan serta penuntutan. Keabsahan tindakan-tindakan itu, ujar Artha, memang selayaknya harus bisa diuji di muka hakim.

Tak hanya itu, ia juga mengintip Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 15 Tahun 1983  sebagai acuan. SEMA itu intinya menyatakan bahwa yang menjadi ukuran permohonan praperadilan adalah kepentingan pemohon, bukannya termohon. Dengan demikian, kalau praperadilan diperiksa oleh Pengadilan Tipikor, sama saja praperadilan itu akan condong pada kepentingan termohon. 

BAB III

KESIMPULAN

1.      Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini, tentang :

a.       Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya

b.      Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan.

c.       Permintaan ganti kerugian atau rehabiltasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

                          i.      Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 22 KUHAP).

                        ii.      Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 23 KUHAP).

2.      Ruang lingkup praperadilan antara lain :

a.       Sah atau tidaknya penangkapan.

b.      Sah atau tidaknya penahanan.

c.       Sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

d.      Sah atau tidaknya penghentian penuntutan.

e.       Ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan.

f.       Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan.

g.      Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan.

h.      Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan.

3.      Tata cara permohonan praperadilan yaitu :

3. Permohonan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan surat permohonan yang menyebut alas an-alasannya.
4. dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditujukan menetapkan hari sidang.